Breaking News
Rekomendasi LKPJ 2020 dan Apa yang harus dilakukan pemerintahan sekarang?

Rekomendasi LKPJ 2020 dan Apa yang harus dilakukan pemerintahan sekarang?

Fenomena LKPJ 2020 tahun ini memang menarik yaitu Bupati Baru (Hendy) menyampaikan LKPJ pada masa pemerintahan bupati sebelumnya (Faida). Meskipun pada awal menjabat hal yang sama juga dilakukan oleh Bupati Faida yang juga membacakan LKPJ pemerintahan sebelumnya.

Pembacaan dan pembahasan LKPJ ini minimal pertanda bahwa Jember taat kontitusi karena sempat beredar dikalangan bahwa kekawatiran yang muncul terjadinya pelanggaran kewajiban konstitusional kepala daerah setiap tahun anggaran yang harus menyampaikan laporan penggunaan anggaran, dan ini menjadi terjawab dan tetap dilaksanakan dan menjadi beban bupati baru meskipun menurut pandangan subyektif saya nilai kualitas pembahasan dan pengkritisannya jauh berbeda dengan LKPJ tahun sebelumnya.

Pada tahun sebelumnya realisasi anggaran dan pencapaian target serta kebijakan menjadi koreksi yang penting dan hasilnya bisa dilihat bahwa koreksi DPRD saat itu dengan istilah BUGATOT ( Bupati Gagal Total)  berbanding lurus dengan apa yang menjadi temuan dari audit BPK atas beberapa pengelolaan anggaran dan kebijakan daerah lainnya.

Mungkin kesan ketajaman dan analisis dalam koreksi kurang karena LKPJ ini dibacakan Bupati baru yang tidak ikut dan tahu menahu dengan kerja anggaran dan kebijakan Bupati lama. Namun menurut hemat saya masih perlu koreksi kritis bukan kepada bupatinya namun koreksi ini adalah bisa sebagai intropeksi dan perbaikan untuk pemerintahan Jember kedepan yang  tentunya mengusung jargon Wis Wayahe Perubahan yang dimulai melalui koreksi agar tidak terulang kembali dan dapat  dilalui dengan pondasi perbaikan yang lebih tertata.

Mengacu pada pemahaman ini saya tertarik mengkritisi salah satu rekomendasi yang menarik untuk saya bahas dalam tulisan ini yaitu tentang pengelolaan pasar. Ketertarikan saya karena ada beberapa media dan juga pernyataan anggota DPRD yang cukup mewarnai pemberitaan saat ini yaitu tentang pengelolaan pasar.

Dalam rekomendasi DPRD tentang LKPJ disebutkan bahwa  Pemerintah Daerah Kabupaten Jember agar segera merealisasikan terbentuknya BUMD Pasar guna mewujudkan manajemen pengelolaan pasar yang lebih profesional sekaligus sebagai penambah PAD.

Secara substansi penataan dan pengelolaan pasar ini memang penting karena ada beberapa peraturan di level pemerintahan pusat yang belum diturunkan dan dijadikan acuan dalam pembenahan kebijakan daerah dalam pengelolaan pasar diantaranya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen; serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Kedua peraturan ini mengatur tentang bagaimana pengelolaan sarana perdagangan dalam hal ini pasar tradisional agar memenuhi standart serta bagaimana pasar tradisional bisa berdampingan dengan pasar modern yang tampa mematikan dan juga bisa bersimbiosis dan mensejahterakan dalam zona yang diatur dengan hitungan keekonomian rakyat yang jelas.

Penekanan masalah ini tidak ekplisit muncul namun ini menjadi masalah krusial yang harus diperhatikan pemerintah dalam menindak lanjuti rekomendasi DPRD. Namun ada yang menggelitik bahwa penataan pasar ini didorong keranah yang lebih jauh yaitu menjadi BUMD dengan tujuan agar manajemen lebih professional dan menjadi sumber PAD yang menjanjikan. Saya pakai bahasa menggelitik karena penataan ini lebih menekankan pada esensi menjadi BUMD dan juga menjadi sumber PAD.

Sealin itu menggelitik karena rekomendasi ini menjadi aneh jika tidak didasari landasan berpikir bahwa proses untuk percepatan pengelolaan pasar (oleh dinas pasar) berubah menjadi BUMD adalah bagian juga perubahan organisasi dan pembentukan BUMD baru yang tentunya harus mengikuti ketentuan tentang BUMD.

Dalam Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang BUMD diatur bahwa Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah; dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.  Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran,
analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya yang meliputi  peraturan perundang-undangan; ketersediaan teknologi; dan ketersediaan sumber daya manusia.

Ini memang domain pemerintah untuk mengkajinya kedepan namun penekanan menggelitik saya adalah pada bunyi ketentuan berikutnya dalam PP tersebut yang mengatakan bahwa  Kebutuhan Daerah dan hasil kajian kelayakan bidang usaha untuk membentuk BUMD merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.

Point menggelitik saya adalah rekomendasinya meminta untuk segera menata pasar menjadi BUMD namun fakta sampai hari ini substansi  kebijakan RPJMD yang menjadi bagian syarat pendirian BUMD  belum juga ada kejelasan kapan  dibahas dan rancangan isinya seperti apa?.  Ini mestinya menjadi isu krusial Pemerintah Bupati Baru bersama DPRD.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017  pada pasal 70 disampaikan bahwa Buupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. Penyusunan RPJMD ini bukan proses instan dan penyusunan ini juga krusial karena janji wis Wayahe perubahan dari bupati ini harusnya terdefinisi dan diukur melalui indikator secara jelas melalui rancangan tehnokratis maupun politis dalam dokumen yang akan menjadi acuan perencanaan pembangunan setiap tahunnya nanti ketika menjabat.

Tidak instan karena dalam Permendagri tersebut diatur tahapan dan timelinenya yang mestinya bisa dijadikan acuan, diantaranya persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; orientasi mengenai RPJMD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Tahapan Rancangan Awal RPJMD ini  berdasarkan Permendagri tersebut  mestinya harus sudah masuk di DPRD  paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik ( pasal 49) dan tentunya rancangan ini terlebih dahulu digodok melalui forum konsultasi publik dan orientasi dari RPJMD tentang visi misi oleh Bupati dan wakil bupati terpilih. Rancangan awal ini dibahas dan  disepakati bersama DPRD dan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama dan setelahnya dikonsultasikan utk dapat masukan dari Gubernur. Rancangan awal yang sudah dapat masukan gubernur maka akan diverifikasi dan dilengkapi dengan Renstra SKPD untuk disempurnakan menjadi rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD ini kemudian dibawa dalam musrembang RPJMD. Hasil musrembang RPJMD ini menjadi dasar untuk menyusun rancangan akhir RPJMD dan termasuk rancangan perda RPJMD untuk dibawa ke pembahasan bersama DPRD.

Dari sekian prosesnya yang tidak instan dan ada waktu 6 bulan setelah dilantik mestinya akselerasi sudah ada gambaran prosesnya saat ini. Belum lagi bahwa substansi rancangan RPJMD ini harus ada harmonisasi dengan dokumen KLHS dengan maksud bahwa RPJMD disusun dengan didasarkan hasil kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui
penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan
kegiatan. Jika melihat maksud ini maka dokumen RTRW juga menjadi dasar pertimbangan kajian harmonisasinya.

Inilah yang perlu dilakukan dalam waktu dekat dan urgen oleh pemerintah sekarang, jika tidak selesai maka pembangunan daerah mengacu pada RPJPD Jember dan RPJMD provinsi artinya bupati tidak bisa memasukkan konsep pembangunan dalam janji politiknya jika tidak segera di dokumentasikan dalam RPJMD.

Jadi mikir BUMD pasar dan BUMD lainnya harus dimulai dulu dengan mikir bagaimana gambar RPJMD dan kapan itu dibahasa. Sebagai penutup wis Wayahe “menggambar”  pembangunan kedepan dan nunggu gambar RPJMDnya. Salam

Hermanto Rohman
Dosen Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Manajemen BUMD
Adm Negara FISIP/ UNEJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>