Breaking News
Perencanaan Anggaran Lingkungan Hidup, Bagaimana Sebaiknya?

Perencanaan Anggaran Lingkungan Hidup, Bagaimana Sebaiknya?

outbond

Oleh; Madekhan

Bila dilihat dari konsep dan prakteknya yang ideal, proses penyusunan APBD terdiri dari dua (2) hal mendasar, yaitu perencanaan dan penganggaran. Serta dari sifatnya, perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah dilaksanakan secara terintegrasi (unified budgeting) berlandaskan pada konsep kinerja penggunaan sumberdaya dana yang ada untuk pemenuhan kebutuhan publik (money follows function). Karena itu, APBD harus disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di daerah. Bila ditautkan            dengan politik anggaran lingkungan hidup, maka dari sisi posisi dalam siklus perencanaan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memiliki posisi penting sebagai penghubung antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang dimaksud adalah rangkaian proses penyelenggaraan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Musrenbang desa/kelurahan (dilaksanakan bulan Januari), kecamatan (Februari), dan kabupaten/kota (Maret). Maka di sini, RKPD merupakan resume dari proses Musrenbang berjenjang tersebut.

Keberhasilan model perencanaan berjenjang demikian tidak bisa menjamin efektifnya absorbsi isu lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah bila keterlibatan publik dalam proses politik perumusan anggaran lingkungan hidup masih rendah. Praktik perumusan anggaran menjadi milik dan dikuasai oleh pemerintah dan parlemen daerah. Pada kebanyakan kasus, kebijakan anggaran tidak berangkat dari usulan-usulan masyarakat, kelompok, organisasi masyarakat yang bergerak di sektor lingkungan hidup[1]. Bila prasyarat proses partisipatif keterlibatan publik sudah terjadi sejak perencanaan pembangunan hingga ke tahap penganggaran di daerah, maka untuk memastikan ketercapaian kinerja anggaran pro lingkungan adalah kerja-kerja untuk memastikan manajemen kegiatan agar transparan dan akuntabel.

Melalui model pelibatan komunitas pelestari lingkungan hidup, seiring penguatan komitmen pengambil kebijakan daerah seperti Kaukus Lingkungan Hidup DPRD, politik anggaran sektor lindungan hidup diharapkan mengalami peningkatan alokasi anggaran, dan tentunya efektifitas penggunaan. Anggaran lingkungan hidup – bukan hanya di Dinas LH – hendaknya dipastikan memberi dampak nyata pada pemulihan kerusakan dan kemajuan kualitas lingkungan hidup di daerah.

Beberapa pilihan strategi pembangunan lingkungan pemerintaha daerah di Indonesia telah cukup komprehensif menyentuh dimensi lingkungan hidup daerah. Namun dalam pola penganggarannya bisa dikatakan masih jauh dari upaya untuk melaksanakan strategi yang ada. Untuk itu beberapa pola penganggaran yang bisa menjadi pilihan mencapai efektifitas anggaran pro lingkungan hidup antara lain;

  1. Pemerintahan daerah harus mengorientasikan kebijakan dan alokasi anggaran sektor lingkungan hidup diarahkan pada ranah pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
  2. Dalam ranah penanganan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, pemerintahan daerah harus membuat terobosan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memastikan tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan.
  3. Meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran, dan
  4. Upaya pemerintahan daerah untuk mengurangi belanja-belanja yang tidak memiliki hubungan langsung dengan upaya pencegahan dan penanganan kerusakan lingkungan hidup, dengan lebih selektif mengalokasikan belanja honorarium, kegiatan workshop, dan pelatihan-pelatihan tidak berorientasi kinerja.

Adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung aktifitas masyarakat atau komunitas yang berpartipasi dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup daerah.

 

 

[1][1] Ramdan, 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>