MUSLIHAT PEMPROV. JATIM DALAM PROGRAM PERUMAHAN MASKIN

MUSLIHAT PEMPROV. JATIM
DALAM PROGRAM PERUMAHAN MASKIN

Oleh : Misbakhun Nafik
(Staf Pengemb. Jaringan Prakarsa Jatim)

Membanggakan, itulah kata yang tepat untuk mengapresiasi kebijakan Pakde Karwo, Gubernur Jatim pada Tahun 2013 yang mengalokasikan Rp. 55.395.411.071,00 untuk Program Pengembangan Perumahan. Tujuan program ini disebutkan untuk “Meningkatkan dan Mengembangkan Sarana Prasarana Serta Pengadaan, Perbaikan Perumahan Dan Permukiman Yang Layak Dan Sehat Bagi Penduduk Miskin”.Dengan frasa tujuan program demikian, apakah memang mencerminkan kepedulianPemprov. Jatim kepada pemukinan masyarakat miskin?

Kenyataannya, dalam APBD 2013, idealitas tujuan program itu bisa dibilang kebijakan lips service belaka. Bila diuraikan satu persatu kegiatan dari program ini,kita mendapati11 kegiatan sebagai implementasi program tersebut;
1.    Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar.
2.    Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur.
3.    Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman.
4.    Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus.
5.    Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa ).
6.    Dana Pendamping PNPM.
7.    Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Jatim.
8.    Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur.
9.    Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman.
10.    Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman;
11.    Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi.
Dari sebelas kegiatan di atas, terdapat kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi
Di antara 11 kegiatan, kegiatan No. 7  yakni Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Jatim menelan total anggaran mencapai senilai Rp. 18 Miliar atau sekitar 35 % dari total realisasi anggaran Program Pengembangan Perumahan.

Realisasi 35% anggaran untuk gedung dinas Pemprov Jatim ini tentu tidak sesuai dengan narasi tujuan program. Seperti dilaporkan dalam LKPJ, Rp. 18 miliar tersebut dipergunakan untuk:
•    Perbaikan Gedung Laboraturium Keuangan Provinsi Jawa Timur.
•    Renovasi Gedung Utama Grahadi.
•    Renovasi Gedung Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.
•    Perbaikan Garasi Bus Jl. Jagir, Surabaya.
•    Perbaikan Berkala Rumah Dinas Jl. Imam Bonjol, Surabaya.
•    Perbaikan Kantor Biro Humas dan Protokol serta Lantai 7 Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.
•    Perbaikan Gedung PKK. Gedung PKK yang terletak di jalan Gayung Kebonsari.

Di sini yang patut dipertanyakanadalah apakah relevansi dari ke tujuh kegiatan itu terhadap tercapainya tujuan dari Pembangunan pada urusan Perumahan khususnya bagi masyarakat miskin?

Apalagi mencermati Tabel 4.28 (LKPJ 2013) di atas. Dari 25.000 unit target pembangunan Rumah Sederhana Sehat Tahun 2013, hanya terealisasi sejumlah 21.161 unit. Artinya,Pemprov. Jatim gagal merealisasikan pembangunan 3.839 unit RSH. Di sisi lain, terbukti bahwa anggaran sebesar Rp. 18 Miliar dari Program Pengembangan Perumahan malah digunakan untuk Pembangunan Gedung Dan Kantor Pemerintah.