Breaking News
MILIARAN ANGGARAN HILANG, HARUSNYA COVID-19 TIDAK DISALAHKAN

MILIARAN ANGGARAN HILANG, HARUSNYA COVID-19 TIDAK DISALAHKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan langkah solusi permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi sampai akhir tahun 2020. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Salah satunya pada siklus Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka melalui Laporan realisasi Kinerja, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Apakah terdapat sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban? Apa pengaruh Pandemi Covid-19 pada  kinerja penanggaran Pemerintah Daerah? Hasil kajian tim ahli Prakarsa Jatim mendapati bahwa pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, harus menjadi early warning betapa perubahan peraturan perundang-undangan tidak otomatis menyelesaikan masalah-masalah kinerja APBD.  Pemerintah daerah terkesan menjadikan kondisi Pandemi Covid-19 sebagai alibi ketidaknormalan capaian kinerja APBD 2020.

Pertama, berdalih Pandemi Covid-19, maka target pendapatan daerah, khususnya PAD, diturunkan drastis melalui APBD-P. Tetapi pada akhir tahun 2020, terbukti bahwa realisasi  pendapatan daerah keseluruhan maupun khususnya PAD melampaui target. Bukan hanya melampui target setelah APBD-P, tetapi juga melampui target sebelum  APBD-P. Hal ini membuktikan, betapa kepanikan Pandemi COVID-19 menjadi dalih untuk “kesengajaan” perencanaan anggaran dibuat semakin tidak akurat. Tesis demikian, setidaknya mengacu pada realisasi APBD Kabupaten Mojokerto 2020.

Tabel 1

Dinamika Pendapatan Asli Daerah Kab. Mojokerto Tahun 2020

URAIAN  JUMLAH (Rp)
Target Sebelum Perubahan Target Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020
PENDAPATAN 2.289.306.434.563 2.352.101.563.574,18 2.402.663.250.548,79
PENDAPATAN ASLI DAERAH 542.338.009.276 477.257.448.164,18 537.297.509.364,79
Pendapatan Pajak Daerah 334.200.000.000 303.910.925.993,82 312.056.853.898,34
Pendapatan Retribusi Daerah 47.798.915.045 32.927.069.987,90 35.758.916.644,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.838.561.216 4.630.252.910,55 4.916.358.680,20
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 155.500.533.015 135.789.199.271,91 184.565.380.142,25

Sumber: Catatan atas LK Kab. Mojokerto 2020 (diolah)

Kedua, rendahnya realisasi anggaran penerimaan PAD diyakini tidak memiliki hubungan dengan Pandemi Covid-19. Hal ini terungkap dari perbandingan perolehan PAD antar daerah di Jatim. Sekaligus hasil analisis ekonomi makro daerah, maupun regulasi daerah terkait Covid-19, yang tidak mendukung argumentasi bahwa penurunan drastis perolehan pos PAD tertentu diakibatkan akibat situasi Pandemi Covid-19. Modus yang patut diragukan akuntabilitasnya demikian, bisa dicermati pada realisasi sejumlah pos penerimaan PAD Kabupaten Lamongan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Realisasi Lain Lain PAD yang Sah Kab. Lamongan 2020

No. Uraian Anggaran Tahun 2020 (Rp) Realisasi Tahun 2020 (Rp) % Realisasi Tahun 2019 (Rp)
1. Perumda BPR Bank Daerah Lamongan 5.109.879.500,00 1.656.429.471,40 32,42% 4.582.666.149,57
2. Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya 300.000.000,00 27.000.000,00 9,00% 300.000.000,00
6. Perumda Air Minum 1.750.000.000,00 1.390.000.000,00 79,43% 1.550.000.000,00
2 Jasa Giro Kas Daerah 1.250.000.000,00 331.912.792,20 26,55% 1.766.908.738,44
3 Bunga Deposito Kas Daerah 6.000.000.000,00 2.784.337.097,38 46,41% 4.591.797.326,34

 Sumber: Catatan atas LK Kab. Lamongan  2020 (diolah)

      Sampling dua kabupaten di Jawa Timur tersebut, menggambarkan bagaimana Tahun 2020, menjadi tahun minus transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah di Jawa Timur. Peneliti Prakrasa Jatim meyakini bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2020, akan banyak menemukan persoalan lemahnya pengendalian internal dan pelanggaran peraturan perundang-undangan pada pengelolaan anggaran daerah di Jatim Tahun 2020. Jadi, seyogyanya masyarakat jangan serta merta puas dengan kinerja APBD daerahnya. Jangan menyimpulkan tidak ada masalah anggaran publik, hanya karena Laporan Keuangan APBD daerah tersebut, mendapatkan predikat hasil pemeriksanaan “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari BPK RI.

      Masyarakat harus kritis dan bertanya, faktor-faktor apa yang menyebabkan tren penurunan pertumbuhan PAD? Memastikan kejelasan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan  drastis penerimaan  pada Pajak PBB, BPHTB dan Pendapatan Giro dan Bunga kas daerah? Mengapa kinerja laba BUMD turun drastis padahal tidak terkait PSBB Pandemi Covid-19? Akan sia-sia berbagai kebijakan untuk meningkatkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah, bila tidak ada pengawasan masyarakat dan niat baik pemerintah daerahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>