Breaking News
Mewaspadai Janji Bodong Netralitas Birokrasi

Mewaspadai Janji Bodong Netralitas Birokrasi

Oleh;

Madekhan

 

Kementerian Dalam Negeri sedang geram.  Mendagri sendiri telah menegur 67 Kepala Daerah yang belum juga memberikan sanksi kepada 774 ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam Pilkada 2020. Maraknya pelanggaran asas netralitas aparat birokrasi dalam bentuk keberpihakan kepada salah satu calon kepala daerah, secara sederhana bersumber dari dua faktor – penarik dan pendorong.

Faktor penarik, karena calon petahana ataupun calon yang memiliki koneksi kuat dengan birokrasi daerah, berupaya menarik dan memanfaatkan jaringan ASN daerah untuk mendulang suara. Kedua, karena terdapat oknum ASN yang terdorong — memanfaatkan momentum Pilkada ini untuk mendongkrak karirnya.  Mereka berkeyakinan, dukungannya akan diimbal jasa oleh kepala daerah terpilih dengan target promosi jabatan.

Sebagai abdi Negara, birokrasi pelayan masyarakat, ASN secara tegas dilarang memihak kepada kepentingan kontestasi politik manapun. Kewajiban utama ASN adalah menyelenggarakan pelayanan publik sebagai hak dari masyarakat. Sebagai komponen struktur good governance, birokrasi harus bekerja efektif dan efisien.  Mereka harus mendukung sistem pelayanan publik dengan standar kepastian, kemudahan dan terukur.

Kepada warga, sebagai klien pelayanan publik, maka birokrasi wajib membangun kultur pelayanan prima. Pengalaman Singapura, Vietnam, Taiwan, Korea selatan menjadi digdaya perekonomiannya, dengan penataan birokrasi untuk pelayanan publik yang efektif. Sehingga senjata ampuh kemajuan bangsa terletak pada keberhasilan reformasi birokrasi.

Alih-alih dipolitisasi oleh Paslon Pilkada tertentu, dimanakah idealnya birokrasi daerah semestinya dalam momen Pilkada?

ASN memiliki hak pilih di Pilkada, dalam statusnya sebagai pemilih, aparat birokrasi daerah bisa berperan “lebih”  dibandingkan pemilih dari kalangan warga umumnya. Mereka memiliki kapasitas sosial dan politik yang potensial mempengaruhi hasil Pilkada. Tanpa harus melanggar peraturan netralitas ASN, peran strategis birokrasi daerah dalam Pilkada adalah: 1) menjadi figure-figur pemilih rasional, 2) penguat demokrasi, dan 3) penguat reformasi birokrasi.

Aparatur birokrasi, adalah pemilih yang paling diharapkan memiliki rasionalitas dalam menentukan pilihan suaranya. Mengapa? Karena merekalah pelaksana kebijakan kepala daerah. Mereka paling mengetahui titik-titik kelemahan dan kelebihan track record Paslon dan janji-janji kampanyenya. Sebagai pemilih rasional, aparat birokrasi semestinya paling diharapkan menentukan pilihannya bukan berdasar iming-iming jabatan dan finansial, ikatan ideologis, maupun fanatisme golongan. Pemilih rasional, bisa menjadi punisher, penghukum bagi kandidat yang memiliki track record buruk dan janji politik murahan.

Buramnya peta janji politik paslon yang cenderung tidak mampu dipahami warga pemilih awam, akan mengancam kualitas demokrasi lokal. ASN, dengan kapasitas intelektual dan akses informasi politik yang memadai, seyogyanya mampu secara obyektif menjabarkan visi, misi, dan program kampanye para paslon. Dengan peran tersebut, rakyat pemilih jadi mampu menentukan mana Paslon yang dipilih – karena berkomitmen pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Pilkada bagi ASN daerah juga menjadi momentum memajukan reformasi birokrasi. Di masa kampanye ini,  ASN di 270 daerah harus bertanya, “mana Paslon yang mememiliki konsep dan janji politik reformasi birokrasi di daerah?” Paling tidak ASN harus memilih Paslon yang berkomitmen kuat membenahi sistem penggajian, insentif kerja yang berkeadilan. Memastikan Kepala Daerah terpilih berpedoman prestasi kinerja ASN. Menerapkan meritokrasi dalam rektrutmen pejabat dan promosi karir, bukan berdasarkan KKN (kolusi, korupsi, nepotisme).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>