Breaking News
Edukasi Masyarakat, Prakarsa Jatim Gelar Sekolah Kebijakan Publik

Edukasi Masyarakat, Prakarsa Jatim Gelar Sekolah Kebijakan Publik

Masih minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kebijakan publik menjadi salah satu alasan Prakarsa jawa timur mengadakan kegiatan sekolah kebijakan publik bagi masyarakat.

Kegiatan yang diadakan secara Hybrid (Online & Offline) selama 1 bulan pada bulan Desember yang bertempat di Aula Kantor Prakarsa Jatim ini mendapat banyak antusias di masyarakat, khususnya bagi kalangan aktivis dan pegiat sosial yang sebelumnya memang aktif mencermati masalah kebijakan di sektor publik, sehingga bisa menambah wawasan mereka terkait permasalahan di sektor publik.

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini juga tidak main-main, Prakarsa Jawa Timur menggandeng Aktivis, Akademisi hingga Praktisi Kebijakan untuk dapat turut terlibat sebagai Narasumber dalam masing-masing sesi yang berbeda.

Prakarsa Jawa Timur sebagai penyelenggara paham betul kondisi di masyarakat saat ini, dimana masyarakat harusnya turut terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan oleh eksekutif agar nantinya berdampak pada pelayanan publik yang optimal.

Direktur Prakarsa Jawa Timur Dr. Madekhan Ali menjelaskan dalam sesi pembuka kegiatan ini bahwa indikator keberhasilan kebijakan publik adalah aspek kepuasan masyarakat, karena Kebijakan berisi segala bentuk keputusan pemerintah yang sifatnya mengikat dan keputusan-keputusan tersebut diharapkan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi, sehingga apabila masyarakat tidak/belum “terpuaskan” artinya kebijakan yang ambil oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif.

Melalui kegiatan ini pula, nantinya Prakarsa Jawa Timur juga mengharapkan adanya kolaborasi  multipihak antara masyarakat umum, organisasi masyarakat serta pemerintah sendiri selaku pengambil kebijakan guna tercapainya kebijakan yang pro publik dimana harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan, realistik, transparan, jelas tolok ukur keberhasilan, jelas target atau sasaran, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan.

Penulis : Yepta Adiarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>