Breaking News

News

BISAKAH KEMAJUAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIUKUR DARI INDEKS REFORMASI BIROKRASI ?

001389000_1591171375-20200603-Protokol-Kesehatan-di-Kantor-Pelayanan-ARBAS-3

Menurut Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokasi, bahwa reformasi birokrasi bisa dicapai dengan peningkatan kualitas birokrasi. Untuk mencapai peningkatan birokrasi kedepan diperlukan penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi bertujuan agar birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan. Dalam membangun kelembagaan yang lincah dan adaptif ini, juga memerlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil ... Read More »

Edukasi Masyarakat, Prakarsa Jatim Gelar Sekolah Kebijakan Publik

WhatsApp Image 2021-12-14 at 12.06.40

Masih minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kebijakan publik menjadi salah satu alasan Prakarsa jawa timur mengadakan kegiatan sekolah kebijakan publik bagi masyarakat. Kegiatan yang diadakan secara Hybrid (Online & Offline) selama 1 bulan pada bulan Desember yang bertempat di Aula Kantor Prakarsa Jatim ini mendapat banyak antusias di masyarakat, khususnya bagi kalangan aktivis dan pegiat sosial yang sebelumnya memang aktif ... Read More »

Sekda Lamongan Langganan Jadi Bupati Dalam Tiga Kali Pilkada, ini Rahasianya

IMG-20210716-WA0004

Pemerintah Kabupaten Lamongan sedang menggelar seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten. Ada lima kandidat yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kemudian akan menjalani tahapan seleksi berikutnya. Sepintas lalu, seleksi jabatan Sekda ini tidak menarik perhatian publik. Namun bila memperhatikan latar belakang dua Bupati dalam periode kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Lamongan kiwari, jabatan Sekda cukup seksi lantaran dua Bupati, yakni Bupati ... Read More »

MILIARAN ANGGARAN HILANG, HARUSNYA COVID-19 TIDAK DISALAHKAN

WhatsApp Image 2021-06-13 at 11.30.07

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan langkah solusi permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi sampai akhir tahun 2020. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Salah satunya pada siklus Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka ... Read More »

Ranwal RPJMD Kota Blitar, Ini Masalahnya!

WhatsApp Image 2021-04-29 at 21.08.02

Rancangan awal (Ranwal) RPJMD Kota Blitar 2021-2026 telah diserahkan Walikota Blitar kepada DPRD Kota Blitar untuk dibahas untuk bisa disepakati bersama. (Ranwal) RPJMD ini menjadi tonggak perencanaan pembangunan Kota Blitar kedua bagi Walikota terpilih. Pada periode pertama, Walikota  Santoso telah menjadi Walikota Blitar dengan masa 9 bulan sejak Mei 2020. Di sisi lain Ranwal RPJMD 2021-2026 akan menjadi  dokumen perencanaan ... Read More »

DPRD Lamongan pantau Proses Belajar Mengajar di Masa Pandemi Ke SMPN 1 Modo

153280112_10225871114028520_2424525400138097326_n

Kamis, 25 Februari 2021, Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan melakukan kunjungan kerja di SMPN 1 Modo dalam rangka membahas proses belajar mengajar di masa kebiasaan baru wilayah kerja Bluluk dan Modo. Ketua Komisi D Abdus Shomad mengangkat dua isu penting dalam pendidikan. Pertama pentingnya mengangkat kearifan dan nilai-nilai lokal untuk membentuk identitas bangsa yang diimplementasikan dalam kurikulum dan proses pembelajaran. ... Read More »

BELANJA DAERAH SITUBONDO 2021 DIPROYEKSI TURUN, PELAYANAN PUBLIK TERANCAM TAK MAKSIMAL

Pada masa pandemi seperti ini, banyak pemerintah daerah di Indonesia yang kesulitan melakukan refocusing serta realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Apalagi di awal 2021 ini, jumlah kasus yang ditemukan semakin hari semakin meningkat, tak terkecuali di Kab. Situbondo. Pemerintah Daerah Situbondo hendaknya masih harus memperhatikan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di ... Read More »

Debat Publik Pertama Pilkada Lamongan 2020 Tak Menarik!

pilkada lamongan

Penulis: Yepta Adiarta Seperti yang kita tahu bersama, Lamongan akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 9 Desember 2020. Dari segi calon sendiri, ada 3 kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan 9 Desember nanti, dimana ada 2 pasangan calon yang diusung oleh Partai, sementara 1 pasangan calon maju lewat jalur independen. Masyarakat sebenarnya cukup antusias untuk menanti siapa yang ... Read More »

Mewaspadai Janji Bodong Netralitas Birokrasi

22852094_10155215493134624_3462964346543920736_n

Oleh; Madekhan   Kementerian Dalam Negeri sedang geram.  Mendagri sendiri telah menegur 67 Kepala Daerah yang belum juga memberikan sanksi kepada 774 ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam Pilkada 2020. Maraknya pelanggaran asas netralitas aparat birokrasi dalam bentuk keberpihakan kepada salah satu calon kepala daerah, secara sederhana bersumber dari dua faktor – penarik dan pendorong. Faktor penarik, karena calon petahana ... Read More »

MENGAPA JANJI “KESEHATAN GRATIS” USANG DAN MENYESATKAN?

Gambar: Kartun Jajan Solo

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, saat ini, keterlaluan bila masih ada pemda yang menghimpun dana dari warganya. Argumen tersebut berdasar setidaknya tiga kondisi skema pembiayaan kesehatan saat ini. Pertama, amanat UU Kesehatan alokasi anggaran sektor kesehatan sudah diwajibkan minimal 10% APBD. Kedua, terdapat kepastian transfer BOK dari Pemerintah Pusat untuk setiap Puskesmas; dan ketiga, sejak menjadi FKTP BPJS, dana kapitasi ... Read More »