Breaking News
BISAKAH KEMAJUAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIUKUR DARI INDEKS REFORMASI BIROKRASI ?

BISAKAH KEMAJUAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIUKUR DARI INDEKS REFORMASI BIROKRASI ?

Menurut Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokasi, bahwa reformasi birokrasi bisa dicapai dengan peningkatan kualitas birokrasi.

Untuk mencapai peningkatan birokrasi kedepan diperlukan penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi bertujuan agar birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan.

Dalam membangun kelembagaan yang lincah dan adaptif ini, juga memerlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terjebak dalam lingkaran hierarki. Salah satu pencapaian misi pemerintahan baik pusat maupun daerah dengan pencapaian indikator utama yaitu indeks reformasi birokrasi.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dilakukan antara lain melalui pencapaian sasaran dengan indikator kinerja utama (key performance indicators), yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Ditengah krisis Pandemi covid-19 banyak menciptakan tantangan baru di berbagai bidang tak terkecuali ranah birokrasi tidak terlepas dari perubahan. Salah satu kondisi normal baru saat ini terjadinya transformasi birokrasi secara fundamental dari birokrasi yang sebelumnya menggunakan cara-cara manual terus berkembang hingga saat ini menyesuaikan dengan sendirinya menuju transformasi teknologi informasi yang tetap berorientasi pada hasil.

Pemanfaatan teknologi informasi membawa perubahan positif secara masif pada budaya dan cara pikir tersendiri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), apalagi mengingat hampir sebagian besar sektor pelayanan merubah pola pelayanan yang saat ini dilakukan secara manual tatap muka bertransformasi melalui teknologi digital.

Untuk itu, kultur baru birokrasi digital harusnya dapat mempercepat reformasi birokrasi ditengah pandemi covid-19, sehingga mendorong peningkatan dan pemerataan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>