Breaking News
Belum Ditemukan Pendidikan Berkualitas di Lamongan

Belum Ditemukan Pendidikan Berkualitas di Lamongan

WhatsApp Image 2020-11-02 at 12.09.03Pembangunan sektor pendidikan di Lamongan lima tahun akan datang masih akan diwarnai tiga kesenjangan. Pertama kesenjangan angka partisipasi sekolah. Kedua kesenjangan sarana prasarana sekolah, dan ketiga, kesenjangan kualitas tenaga pendidik. Tiga kesenjangan tersebut semakin merisaukan kita atas akutnya ketidakadilan antar lapisan masyarakat. Dalam momentum Pilkada 2020, bagaimana mungkin setiap kandidat merangkai visi “Lamongan Sejahtera” jika pelayanan dasar publik layaknya pendidikan masih autopilot. Berjalan tanpa kendali arah kebijakan pemerintah daerah.

Publik berharap segera lahir narasi lugas janji politik pendidikan.  Program unggulan apa dalam pemberantasan ketidakadilan pelayanan pendidikan di Lamongan. Kapan ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada 2020 melekatkan pada dirinya, jawaban atas pertanyaan:

 “Bagaimana  rata-rata lama sekolah warga Lamongan beranjak dari hanya setingkat SMP menjadi setingkat SMA – bahkan perguruan tinggi?

Bagaimana memastikan semua sekolah di Lamongan  negeri dan swasta mampu menyediakan sarana literasi digital (akses internet) dengan dukungan Laboratorium komputer dan perpustakaan?.

Bagaimana guru honorer di sekolah negeri, dan guru sekolah swasta digaji secara manusiawi?

Belum ada yang berani menerobos “kenormalan” kebijakan pemerintah pada umumnya. Pendidikan di lembaga swasta misalnya, masih dipandang sebagai tanggung jawab mutlak masyarakat. Ambil contoh: mengapa Pemda mem-backup penuh sekolah negeri agar bisa mendapatkan siswa baru, padahal sekolah tersebut sudah pada taraf tidak diminati masyarakat sekitar? Atau di sisi lain, mengapa Pemda abai,  membiarkan sekolah swasta di wilayah terpencil survive, setiap bulan bingung mencari donatur untuk menggaji gurunya?

Mengapa tidak ada calon Kepala Daerah nantinya “berani” out of the box,  memfasilitasi sinergi kekuatan sekolah negeri-swasta dalam skema pembiayaan APBD yang berkeadilan?

Bila dibuka misi pembangunan pendidikan dari setiap Paslon, memang telah ada tiga kata kunci: kualitas, formal maupun non formal, dan disparitas.  Tetapi, sampai saat ini semua Paslon terjebak  dan berhenti sekedar retorika janji ideal pendidikan berkualitas. Lalu bagaimana tahapan, program unggulan, dan indikator proyeksi hasilnya? belum ada yang bisa dibaca, dipegang dan diyakini sebagai janji politik. Padahal dititik inilah, nilai ketiga pasangan calon ditentukan oleh pemilih. Maka, ketiganya harus bersegera membuka peta pendidikan Lamongan. Membuktikan kesungguhannya merumuskan janji politik pendidikan berkualitas.

Dirumuskan Madekhan Ali, dari hasil Analisis tim Yayasan PRAKARSA JATIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>