Breaking News

BELANJA DAERAH SITUBONDO 2021 DIPROYEKSI TURUN, PELAYANAN PUBLIK TERANCAM TAK MAKSIMAL

Pada masa pandemi seperti ini, banyak pemerintah daerah di Indonesia yang kesulitan melakukan refocusing serta realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.

Apalagi di awal 2021 ini, jumlah kasus yang ditemukan semakin hari semakin meningkat, tak terkecuali di Kab. Situbondo.

Pemerintah Daerah Situbondo hendaknya masih harus memperhatikan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 2 April 2020.

Sayangnya, Rancangan APBD Situbondo 2021 belum memberikan kejelasan dimana letak implementasi anggaran berdasarkan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah tersebut

Peran politik anggaran daerah melalui APBD Sitobondo seharusnya mampu memainkan peran lebih dengan berbagai inovasi anggaran yang pro poor , khususnya di sektor pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik).

1

Tabel Pertumbuhan Belanja Daerah Situbondo 2016-2021

Dari tabel di samping bisa dilihat bahwa beberapa kebutuhan belanja daerah Kab. Situbondo diproyeksi turun, misalnya pada belanja barang dan Jasa dan belanja modal yang seharusnya bisa dimaksimalkan dalam situasi pandemi seperti ini.

2

Jika dilihat secara spesifik pada tabel belanja modal sejak tahun 2015 hingga 2021 ini, terjadi trend penurunan secara beruntun dari tahun 2018-2021, tentu hal ini harus menjadi perhatian khusus karena bisa berdampak pada ketidakkonsistenan dengan arah kebijakan belanja daerah di KUA 2021 yaitu untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Situbondo.

Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran belanja yang lebih memperhatikan dampaknya secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengadaan fasilitas umum yang memadai, pembangunan infrastrutur secara merata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kab. Situbondo khususnya.

Secara kapasitas keuangan daerah sendiri, sampai dengan saat ini Kab. Situbondo masih menggantungkan sumber pendapatan utamanya dari dana transfer pemerintah pusat.

3

Dari tabel proporsi pendapatan Daerah Situbondo, bisa dilihat pula bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan pendapatan daerah Situbondo masih di bawah angka rata-rata nasional sebesar 15,5%.

Secara umum rendahnya PAD disebabkan karena selama ini pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi sendiri untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sementara ekstensifikasi dilakukan dengan melakukan penggalian sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. hal tersebut nantinya akan dapat meningkatkan serta memaksimalkan PAD Situbondo sendiri sehingga tidak melulu menggantungkan sebagian besar pembiayaan daerah dari dana transfer pusat.

Pengelolaan keuangan daerah yang tepat tentu akan berdampak signifikan bagi masyarakat, tidak hanya sekedar menyelesaikan target/output sebagaimana yang telah direncanakan tetapi juga harus menitikberatkan pada hasil dan maanfaat yang nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat Situbondo.

editor: Yepta Adiarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>