Breaking News

PILKADA 2018: PEMILIH BUTUH KONTRAK PELAYANAN

gambar ilustrasi: google.com

gambar ilustrasi: google.com

Oleh: Dr. Madekhan Ali, M.Si
Pilkada serentak 2018 harus bisa dimanfaatkan untuk momentum perbaikan kualitas pelayanan publik di daerah. Selain dalam bentuk komitmen politik kandidat, juga melalui upaya warga pemilih untuk mencanangkan “kontrak politik” kepada para kandidat untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik. Pilkada adalah pintu masuk yang strategis untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.

Salah satu upaya yang bisa ditempuh kalangan masyarakat pemilih, ataupun organisasi masyarakat sipil adalah mensinergikan kewenangan KPUD dengan Ombudsman di setiap provinsi. Pada saat debat publik, kandidat harus dipersyaratkan oleh KPU untuk memaparkan komitmen perbaikan pelayanan publik dalam visi dan misinya. Di pihak lain, Ombudsman harus diberikan posisi dalam debat kandidat untuk menjadi salah satu narasumber permasalahan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Isu pelayanan publik prima juga harus menjadi tema dan janji kampanye para kandidat pada Pilkada Serentak 2018. Di sini warga pemilih harus aktif menyodorkan pakta perbaikan pelayanan publik kepada para kandidat.

Upaya mengikat kandidat pilkada dalam kontrak politik perbaikan pelayanan publik akan menjadi mudah bila difasilitasi oleh KPU. Setidaknya KPUD bisa mengatur pelaksanaan kampanye dalam bentuk dialog interaktif. Warga pemilih bisa menjelaskan secara tertulis maupun lisan kepada para kandidat, apa yang menjadi keluhan dan bagaimana seharusnya kebijakan kandidat nantinya bila terpilih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>