Breaking News

Meragukan Penurunan Tingkat Pengangguran Jawa Timur

Meragukan Penurunan Tingkat Pengangguran Jawa Timur

oleh : Madekhan Ali, M.Si (Direktur Prakarsa Jatim)

Melalui sidang paripurna, fraksi-fraksi di DPRD Jawa Timur telah memaparkan Pandangan Umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Gubernur Jawa Timur 2009. Sebagaimana digariskan dalam PP 03/2007, publik tentu berharap bahwa proses pembahasan yang dilaksanakan DPRD Jawa Timur  mampu memberikan rekomendasi kritis bagi perbaikan kinerja Pemprop Jawa Timur di tahun mendatang. Hal ini terutama terkait berbagai klaim keberhasilan pencapaian lima indikator kinerja utama Pemprop Jawa Timur di dalam LKPJ 2009. Salah satu dari lima indikator kinerja utama tersebut adalah penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana tahun 2009 dinyatakan mengalami penurunan dibanding TPT tahun 2008.

Di dalam LKPJ Gubernur Jawa Timur 2009 diungkapkan bahwa TPT mengalami penurunan dari 6,42% pada tahun 2008, menjadi 5,08% pada tahun 2009. Bila didasarkan pada target RPJMD Jawa Timur 2009-2014, angka TPT 5,08% memang melampaui target yang ditetapkan sebesar 6,20 persen. Bila pembacaan kita hanya sekedar pada angka statistik, tentu prestasi demikian patut diapresiasi. Namun bila dilakukan analisis lebih lanjut, kiranya masih banyak yang perlu dikritisi dari klaim keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur.

Jumlah pengangguran sejak tiga tahun terakhir di Jawa Timur memang menunjukkan tren menurun. Namun kecenderungan tersebut rupanya lebih ditopang tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor primer pertanian yang mencapai 42,29% dari total tenaga kerja Jawa Timur.  Struktur penyerapan tenaga kerja demikian seringkali ditandai oleh tingkat kesejahteraan pekerja yang masih sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Tenaga kerja sektor pertanian juga tidak banyak memiliki akses investasi teknologi maupun permodalan. Mereka relatif terbelakang dalam tingkat penguasaan sumberdaya ekonomi serta pendidikan.

Data LKPJ Jawa Timur 2009 juga menunjukkan stagnannya perkembangan penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja di sektor industri maupun konstruksi. Bila tahun 2008, terdapat 2,4 juta tenaga kerja terserap di sektor industri, pada 2009 jumlahnya menurun menjadi 2,3 juta tenaga kerja. Hal ini  menunjukkan berbagai program penciptaan lapangan kerja melalui berbagai insentif dari Pemprop Jawa Timur untuk sektor industri di Jawa Timur belum menunjukkan efektifitas dalam pengurangan angka pengangguran.

Kecenderungan stagnasi maupun penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder seperti industri dan konstruksi harus segera diantisipasi melalui desain kebijakan yang jelas. Bila tidak, maka Jawa Timur terancam semakin menjadi daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Artinya propinsi ini semakin tidak mampu lagi menjadi daerah produsen tetapi menjadi daerah konsumen. Daerah yang hanya menjadi pasar bagi produk daerah atau negara lain, apalagi CAFTA dan era perdagangan bebas juga sudah menampakkan pengaruhnya.

Prestasi semu dari capaian kinerja pengurangan tingkat pengangguran terbuka juga terungkap pada komposisi penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.  Pada tahun 2009, dari 19.3 juta tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja, hanya 5,1 juta tenaga kerja atau 27% yang bekerja di sektor formal. Sementara sisanya 73% tenaga kerja bertahan di berbagai pekerjaan sektor informal. Dibandingkan dengan statistik nasional, angka pekerja informal Jawa Timur ini lebih tinggi dari angka rata-rata pekerja informal tingkat nasional yang mencapai 62%. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur lebih banyak dipengaruhi oleh faktor inisiatif atau usaha sendiri dari para pencari kerja di sektor informal, daripada sebagai hasil upaya atau program peningkatan lapangan kerja Pemprop.

Bila ditelusuri lebih jauh maka kita mengetahui bahwa lebih dari 50% pekerja sektor informal berpendidikan Sekolah Dasar. Maka bila kecenderungan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal berlanjut, bisa dipastikan penguasaan teknologi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur akan stagnan. Oleh karena itu lapangan kerja formal perlu lebih banyak diciptakan terutama untuk adanya status dan jaminanan sosial yang lebih mampu menopang peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini tentu berkait erat dengan komitmen Pemprop Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan.

Angka kemiskinan Jawa Timur tahun 2009 berada pada angka 16,68%, dimana terjadi penurunan sebesar 1,83% bila dibanding tahun 2008 yang mencapai sebesar 18,51%. Sementara mengacu pada data BPS tahun 2009, 65% penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sedang di perkotaan sebesar 35%. Bila data demikian dijadikan dasar analisis terhadap capaian penurunan tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur,  sekali lagi menunjukkan sumirnya prestasi pembangunan ketenagakerjaan propinsi ini.

Taruhlah pada tingkat kesejahteraan petani sebagai tenaga kerja mayoritas wilayah perdesaan. Sebagaimana diungkap dalam LKPJ Gubernur Jawa Timur 2009, Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2009 berada pada angka 98,19. Angka NTP ini mengalami penurunan sebesar 2,27% bila dibandingkan NTP tahun 2008 sebesar 100,47. Jika dilihat dari masing-masing sub sektor, NTP terendah pada sub sektor tanaman pangan sebesar 92,56, sekaligus sebagai sub sektor yang paling tajam penurunannya dimana mencapai 6,49%.

Penurunan NTP Jawa Timur 2009 sekaligus menunjukkan menurunnya tingkat kesejahteraan petani Jawa Timur. Dengan angka indeks itu pula, berarti indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian, relatif lebih tinggi dibandingkan indeks harga hasil produksi pertanian. Konsekuensinya tentu semakin sulit bagi petani yang merupakan mayoritas penduduk propinsi ini untuk bisa memenuhi kebutuhan produksi maupun konsumsi harian mereka.

Sehingga agak berlebihan bila menurunnya tingkat pengangguran, sekaligus terentasnya 2,1% penduduk dari garis kemiskinan dipandang sebagai prestasi besar dari Pemprop Jawa Timur di tahun 2009. Karena secara empiris menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih sangat rentan dengan fluktuasi kondisi perekonomian, baik lokal maupun nasional. Tanpa fundamen kebijakan yang jelas terutama pada sektor strategis pertanian dan industri, Pemprop Jawa Timur akan menghadapi kenyataan bahwa pada 2010 angka pengangguran dan kemiskinan propinsi ini akan meningkat lagi. Terutama ketika di tahun 2010 ini Pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM dan adanya kenaikan TDL yang tentu berakibat pada semakin tingginya biaya saprodi pertanian.

* Madekhan Ali,

Peneliti Kebijakan Publik Daerah pada Lembaga PRAKARSA Lamongan.

One comment

  1. belom lagi pengangguran terselubung…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>