Breaking News

Analisa Kritis Good Governance Dan Paradigma Baru Arah Pembangunan Di Era Globalisasi

Analisa Kritis Good Governance Dan Paradigma Baru Arah Pembangunan Di Era Globalisasi 

Oleh : Hermanto Rohman

 (Staf Ahli Prakarsa Jatim)

 

 “Good Governance tidak lebih sebagai konsep imperialis dan kolonialis. Good Governance hanya akan mengerdilkan struktur negara berkembang, sementara kekuatan bisnis dunia makin membesar”, pernyataan Presiden Tanzania Julius K. Nyerere di depan Konferensi PBB di Afrika tahun 1998 [1]
Pendahuluan
Terlepas dari benar salahnya kritik sang Presiden, tapi gugatannya tersebut merupakan bentuk pernyataan yang mengarah pada pengaruh struktur global terhadap reformasi pemerintahan. Good Governance (GG) sendiri dalam kemunculannya ditangkap oleh dunia internasional sebagai ramuan mujarab pembangunan internasional dan telah dipercaya lembaga-lembaga donor sejak lebih dari sepuluh tahun terakhir. Konsep ini telah menjadi kata ajaib (buzzword) yang bisa melewati batas-batas perbicangan dimensional dan sektoral. Batas dimensional adalah ketika kita berhadapan dengan perbicangan ekonomi, politik, sosial, bahkan lingkungan hidup. Sedangkan batas sektoral adalah mencakup berbagai sektor seperti pertanian, kemiskinan, transportasi, bisnis perusahaan, kelautan, maupun pengendalian polusi. Good Governance telah menjelma seperti hantu yang bisa merasuki setiap pojok ruang-ruang diskusi.
Dalam kajian administrasi publik good governance sedikit banyak juga telah melakukan revisi total atas term Administrasi Publik yang selama ini telah terlanjur institusionalistik. Governance sudah bukan lagi secara eksklusif menu yang disuguhkan pada negara dan sub-sub organisasinya (public sectors). Governance adalah sebuah proses berinteraksinya berbagai elemen (dipersempit dalam tiga aktor kunci, yaitu negara, masyarakat dan bisnis) utamanya dalam mengelola sektor-sektor yang menjadi hak publik atau public patrimony. Produk yang paling fenomenal dari good governance adalah ketika dirinya berhasil menemukan missing link antara kerja refomasi pemerintahan dengan penanggulangan kemiskinan. Argumentasinya adalah dengan Good Governance maka distribusi anggaran pemerintah dan kalangan bisnis kepada masyarakat miskin makin terbuka lebar (Renzio, 1997).
Namun, seiring berjalannya waktu, tersebar kabar juga, bahwa agenda good governance telah gagal berbuat sesuai dengan tujuan yang dinyatakan. Sebagian karena karakteristknya sulit didefinisikan dan dilaksanakan. Kejadian krisis pangan di sebagian belahan dunia salah satunya kawasan Afrika, kenaikan harga pangan berkisar dua kali lipat di Afrika[2] (Times/04/08). Serta fenomena yang terjadi di Chile, sebagai negara barometer ekonomi Amerika Latin mengalami penurunan daya beli rata-rata 20% hingga akhir tahun lalu (Economist/10/2007). Bahkan di Indonesia, kita telah sama mearasakan kenaikan harga sejak awal tahun ini. Peristiwa-peristiwa ini merupakan bukti tentang rapuhnya (fragile) dunia kita. Peristiwa-peristiwa dunia inilah kemudian menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi kerja lembaga donor internasional selama ini. Berbagai spekulasi mengaitkan peristiwa ini merupakan bagian kegagalan Good Governance yang memasukkan arus globalisasi dalam pigura analisisnya Pertanyaannya kemudian apakah rapuhnya fundamen ekonomi dunia ini merupakan bukti kegagalan proyek milyaran dollar yang disebut Good Governance? Dan apakah ini kemudian menunjukkan pertanda harus diakhirinya wacana Good Governance sebagai arah dari pembangunan?
Pokok bahasan
Untuk menjawab dua permasalahan besar dalam pendahuluan diatas maka penulis akan melakukan analisa dengan membatasi dalam pokok-pokok bahasan yang diturunkan dalam pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimanakan sejarah dari good governance sendiri? Dan bagaimana good governance dalam memaknai konsep tentang pemerintahan dan pembangunan?
2. Bagaimana konsep dan praktek dari good governance sendiri?
3. Apa saja kritik terhadap good governance? Dan apakah ini kemudian menunjukkan harus diakhirinya wacana good governance sebagai arah dari pembangunan ?
4. Adakah konsep baru yang menggantikan good governance? Bagimananakah gambaran konsepnya?
Transformasi Government menjadi Good Governance
Pokok bahasan ini akan menjawab pertanyaan pertama dari lontaran pen ulis yang akan di ulas dalam paper ini. Kenapa penulis mengambil judul pokok bahasan tersebut-bukan sejarah good governance- karena penulis berpandangan dalam konteks teoritis pembicaraan tentang good governance tidak bisa lepas dari proses transformasi government, karena dulu istilah pemerintahan lebih populer sebagai government, bukan governance. Pandangan ini di dasarkan ulasan Sutoro Eko dalam makalahnya “Mengkaji Ulang Good Governance” yang akan banyak mewarnai pandangan penulis dalam paper ini .
Transformasi government sendiri sepanjang abad ke-20 secara kronologis berlangsung melalui beberapa tahap. Tahap I adalah era abad ke-20 yang ditandai dengan konsolidasi pemerintahan demokratis (democratic government) di dunia Barat. Tahap II berlangsung pada pasca Perang Dunia I, yang ditandai dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Pemerintah mulai tampil dominan, yang melancarkan regulasi politik, redistribusi ekonomi dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat.[3] Tahap II ini adalah era dimana peran negara dominan untuk membawa perubahan sosial dan pembangunan ekonomi.
Tahap III, era tahun 1960-an sampai 1970-an, yang menggeser perhatian ke pemerintah di negara-negara Dunia Ketiga. Era itu adalah perluasan proyek developmentalisme (modernisasi) yang dilakukan oleh dunia Barat di Dunia Ketiga, yang mulai melancarkan pendalaman kapitalisme. Pada saat yang sama pendalaman kapitalisme itu diikuti oleh kuatnya negara dan hadirnya rezim otoritarian di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika. Perspektif barat mengasumsikan bahwa modernisasi akan mendorong pembangunan ekonomi dan birokrasi yang semakin rasional, partisipasi politik semakin meningkat, serta demokrasi semakin tumbuh berkembang. Perspektif ini kemudian gugur, karena pembangunan ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin malah diikuti oleh meluasnya rezim otoritarian yang umumnya ditopang oleh aliansi antara militer, birokrasi sipil dan masyarakat bisnis internasional.[4]
Tahap IV, memasuki dekade 1980-an, yang ditandai dengan krisis ekonomi dan finansial negara yang melanda dunia. Di Amerika ketika Reagan naik menjadi presiden maupun di Inggris ketika diperintah Margaret Tatcher, menghadapi problem serius tersebut. Di Indonesia juga menghadapi krisis ekonomi yang dimulai dengan anjloknya harga minyak. Krisis ekonomi pada dekade 1980-an mendorong munculnya cara pandang baru terhadap pemerintah. Pemerintah dimaknai bukan sebagai solusi terhadap problem yang dihadapi, melainkan justru sebagai akar masalah krisis.[5] Karena itu pada masa ini berkembang pesat “penyesuaian struktural”, yang lahir dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, pelayanan publik berorientasi pasar. Berkembangnya isu-isu baru ini menandai kemenangan pandangan neoliberal yang sejak lama menghendaki peran negara secara minimal, dan sekaligus kemenangan pasar dan swasta.
Tahap V, adalah era 1990-an, dimana proyek demokratisasi (yang sudah dimulai dekade 1980-an) berkembang luas seantero jagad. Pada era ini muncul cara pandang baru terhadap pemerintahan, yang ditandai munculnya governance dan good governance. Perspektif yang berpusat pada government bergeser ke perspektif governance. Sejumlah lembaga donor seperti IMF dan World Bank dan para praktisi pembangunan internasional yang justru memulai mengembangkan gagasan governance dan juga good governance.
Kemunculan konsep governance menjadi good governance punya cerita panjang, yang terkait dengan pengelolaan bantuan oleh World Bank. Setelah kemerdekaan, para pemimpin di kawasan Asia dan Afrika konon mengundang hadirnya donor dan agen-agen internasional untuk keperluan asistensi membangun badan-badan pemerintahan dan untuk pelatihan para pejabat publik. Pada waktu itu, tepatnya tahun 1960-an, bantuan-bantuan internasional tersebut dinamai pembangunan kelembagaan (institution building) ketimbang governance. Namun memasuki tahun 1990-an, konsep pembangunan kelembagaan mengalami revitalisasi di bawah kontrol Bank Dunia, sebagai inisiatif “pembangunan kapasitas kelembagaan” (institutional capacity building) di bawah rubrik “governance untuk pembangunan”.[6]Bank Dunia sebagai lembaga yang untuk pertama kalinya telah memperkenalkan konsep ‘public sector management programs’ (program pengelolaan sektor publik) dalam rangka memperlakukan tata pemerintah yang lebih baik, khususnya dalam bingkai persyaratan bantuan pembangunan, yang dikenal dengan Structural Adjustment Program (SAP, atau program penyesuaian struktural) (Dasgupta 1998; World Bank 1983: 46). Good governance dalam konteks tersebut kemudian maknanya tidak lebih sama dengan a sound of development. Sejak saat itulah awal mula gelombang penyuntikan dalam upaya memberantas ‘penyakit’ di dunia ketiga dilakukan, dengan cara mewajibkan sejumlah persyaratan-persyaratan dari Bank Dunia (yang kemudian diikuti oleh lembaga dan negara donor lainnya). Krisis di Afrika telah membawa pesan yang jelas dalam memperkenalkan sebuah konsep baru untuk melawan apa yang diidentifikasi Bank Dunia sebagai sebuah ‘crisis of governance’ atau ‘bad governance’ (World Bank 1992). Tentu, dalam menyuntikkan ide-ide governance semacam itu, telah diusung pula diskursus sebagai “pemanis”[7] agar bisa diterima dan terlegitimasi oleh kekuasaan diktatorial yang memang banyak berkuasa saat itu, termasuk rezim otoritarian militer Soeharto di Indonesia. Good governance dalam konteks tersebut adalah imposisi politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen internasional (lembaga maupun negara donor) dalam membentuk ketatapemerintahan yang berselerakan pasar (Stokke 1995; Gathii 1998). Inilah good governance yang lahir dari rahim agenda besar globalisasi.
Konsep, dan Praktek Good Governance
Konsep good governance menjadi sangat populer digunakan oleh badan-badan donor internasional, yang sekarang diakui sebagai manifesto politik baru. Analisis Bank Dunia menekankan pentingnya program governance, yang di dalamnya mencakup kebutuhan akan kepastian hukum, pers yang bebas, penghormatan pada HAM, dan keterlibatan warga negara dalam organisasi-organisasi sukarela. Menurut Lancester (1990), program governance itu memusatkan perhatian pada reduksi besaran organisasi birokrasi pemerintah; privatisasi badan-badan milik negara; dan perbaikan administrasi bantuan keuangan.[8]
Bank Dunia memberi batasan good governance sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya. Komunitas Eropa merumuskan good governance sebagai pengelolaan kebijakan sosial ekonomi yang masuk akal, pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban finansial yang memadai, penciptaan lingkungan yang bershabat dengan pasar bagi pembangunan, langkah-langkah untuk memerangi korupsi, penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, kebebasan pers dan ekspresi.
Sedangkan UNDP (1997) memberi pengertian good governance sebagai sebuah konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Hal ini merupakan sebuah dialog yang melibatkan seluruh partisipan, sehingga setiap orang merasa terlibat dalam urusan pemerintahan. Secara tegas, United Nations Development Programme (UNDP) memberi karakteristik good governance antara lain: participation, rule of law, transparancy, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision. Menurut mereka pola kepemerintahan yang baru ini, menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, dan segera bisa terwujud manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah, yang berarti harus ada desentralisasi dan otonomi daerah.
Dalam praktek penyelenggaraan good governance untuk menciptakan demokrasi dan pembaruan hukum tidak lepas dari support penuh Bank Dunia. Melalui laporan tahunannya Bank Dunia jelas sekali proposisinya dalam membangun wacana kebutuhan good governance sebagai prasyarat liberalisasi pasar. Oleh sebab itu, proyek-proyek good governance Bank Dunia, senantiasa ditujukan pada pendisiplinan ketatapemerintahan yang berorientasikan pada kesetiaan pada liberalisasi pasar. Pertanyannya mengapa good governance tiba-tiba muncul, lazim dan bertahan lama sebagai model ketatapemerintahan di Indonesia yang banyak dituturkan, diikuti dan diajarkan? Mengapa secara cepat ‘pemerintahan yang baik’ menjadi akrab dengan dunia birokrasi, dunia usaha, dunia kampus dan pusat-pusat studi (yang juga tumbuh subur bak jamur di musim hujan), dunia aktivisme organisasi non-pemerintah (utamanya yang bergerak di isu kebijakan publik dan antikorupsi), dan yang paling aneh tapi nyata, hampir semua lembaga-lembaga dana internasional dan negara-negara donor serempak menggerojok (baik utang maupun hibah) milyaran US dollars untuk proyek good governance?. [9]
Pendapat mengatakan bahwa kemunculan proyek-proyek good governance yang cukup sukses adalah terkait dengan kesuksesan model negara pembangunan (developmental state model) diantara negara-negara industrialisasi baru di Asia Timur dan Asia Tenggara (Tshuma 1999; White 1987; Wade 1990). Pendapat lainnya mengatakan bahwa ideologi neo-liberal telah melesat setelah runtuhnya komunisme dan membangun suatu suasana kondusif bagi kelahiran governance sebagai sebuah isu pembangunan, dan karena neo-liberalisme sebagai ideologi dominan mencoba untuk mengkonstruksi ‘politically lock-in neo-liberal reforms’ (Gill,1997). Kedua pendapat di atas relevan dengan kemunculan good governance di Indonesia, karena selain kebijakan pemerintah yang berorientasikan pembangunan semasa Orde Baru, dukungan Bank Dunia dan IMF dalam mengguyurkan utang yang disertai persyaratan-persyaratan khusus melengkapi posisi Indonesia yang mengarah pada disain liberalisasi pasar.[10] Tetapi bila dilihat secara lebih dalam, dengan menggunakan analisis hegemoni, nampak bahwa good governance bekerja dengan menggunakan rasionalitas dan teknologi kekuasaan untuk menghasilkan mesin yang halus dan efektif bagi upaya liberalisasi pasar.
Bank Dunia sendiri dalam mempromosikan good governance di Indonesia melalui tiga pintu: (i) CGI (Consultative Group on Indonesia); (ii) Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform); dan (iii) Justice for the Poor. Dalam forum tahunan CGI, Bank Dunia memimpin dan memiliki kekuasaan untuk mengarahkan (mendikte) kebijakan ekonomi (termasuk desakan pembentukan peraturan perundang-undangan).[11] Ini bisa terjadi karena pemerintah masih menerima kucuran utang sehingga prasyarat utang tersebut harus dipenuhi sebagai kompensasinya. Sedangkan Bank Dunia pula bekerja secara dekat dengan UNDP dan ADB sebagai sponsor dana utama untuk Partnership for Governance Reform (World Bank 2003a).[12] Melalui forum kelompok multi-stakeholder di Kemitraan ini, Bank Dunia telah terlibat aktif dalam membuat kerangka kerja hukum untuk pembangunan (legal framework for development), seperti pembaruan peradilan, pembaruan hukum, dan pembentukan lembaga pemerintahan baru (World Bank 2003b). Pengaruh besar kemitraan ini adalah justru peran hegemoninya sebagai lembaga dana untuk proyek-proyek governance yang dijalankan oleh tidak saja lembaga negara, namun juga organisasi non-pemerintah.
Sedangkan Justice for the Poor adalah sebuah institusi yang baru-baru saja dikreasi Bank Dunia dalam mempromosikan pengurangan kemiskinan di Indonesia, khususnya sebuah strategi pemberdayaan untuk kaum miskin melalui bantuan hukum. Bagi Bank Dunia, program-program pemberdayaan hukum dan penyadaran hukum merupakan hal penting dalam mewujudkan kaum miskin atas akses keadilan. Dalam urusan pemantauan korupsi, Bank Dunia sendiri memilih menfokuskan lebih banyak pada proyek-proyek yang didanainya sendiri (World Bank 1997a: 29-34), semacam Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK). Proyek pembaruan ketatapemerintahan melalui good governance cenderung untuk melayani promosi konsensus pembaruan sosial dan ekonomi, khususnya dengan mengaplikasikan pemberdayaan teknokratik dan bahasa liberal partisipasi. Di titik ini, diskursus dan arah kecenderungan hak-hak asasi manusia lebih menyesuaikan dengan liberalisasi pasar. Inilah yang disebut ‘market friendly human rights paradigm’ (paradigma hak-hak asasi manusia yang ramah pasar).[13] Muncul dan berperannya Justice for the Poor di Indonesia adalah tak terpisahkan dengan program global dalam Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) yang disponsori Bank Dunia. PRSPs telah mengaplikasikan proyek dan mekanisme seragam untuk berbagai persoalan kemiskinan di negara ketiga. PRSPs yang demikian harus diimplementasikan sebagai kondisi untuk menerima pinjaman. Berdasarkan laporan Focus on Global South yang bermarkas di Bangkok, PRSPs telah mempromosikan kebijakan-kebijakan berorientasikan pasar, perdagangan terbuka, investasi, rezim finansial, dan mendesakkan peran negara agar menghapus perusahaan-perusahaan milik negara.(Wiratraman 2006: 67).
Kritik Good Governance
Berdasarkan uraian diatas dalam perjalanan penerapan good governance hampir banyak negara mengasumsikannya sebagai sebuah ideal type of governance, padahal konsep itu sendiri sebenarnya dirumuskan oleh banyak praktisi untuk kepentingan praktis-strategis dalam rangka membangun relasi negara-masyarakat-pasar yang baik dan sejajar.
Beberapa ahli malah tidak setuju dengan konsep good governance, karena dinilai terlalu bermuatan nilai-nilai ideologis. Alternatif lainnya, menurut Purwo Santoso (2002), adalah democratic governance, yaitu suatu tata pemerintahan yang berasal dari (partisipasi), yang dikelola oleh rakyat (institusi demokrasi yang legitimate, akuntabel dan transparan), serta dimanfaatkan (responsif) untuk kepentingan masyarakat.[14] Konseptualisasi ini secara substantif tidak berbeda jauh dengan konseptualisasi good governance, hanya saja ia tidak memasukkan dimensi pasar dalam governance.
Selain itu juga ada beberapa hal yang dilupakan oleh kaum intelektual yang terobsesi dengan konsep good governance seakan-akan menjadikannya suatu konsep linguistik murni, bukan suatu konsep filsafat politik murni. Meski terdapat kata “good”, dan juga dipertegas dengan nilai serta prinsip yang demokratis namun kata good tersebut bukan merupakan kontemplasi dari filosofis para filosof dunia, sedangkan prinsip-prinsip tersebut juga bukan buah kesepakatan para ahli di dunia. Tidak ada ruang bagi lokalitas untuk mendefinisikan “good” menurut keyakinan mereka. Term ‘good’ dalam good governance adalah westernized dan diabsolutkan sedemikian rupa sehingga terkadang mendekati ‘god’.
Kritik berikutnya terhadap good governance adalah kegagalannya dalam memasukkan arus globalisasi dalam pigura analisisnya. Dalam good governance seolah-olah kehidupan hanya berkuatat pada interaksi antara pemerintah di negara tertentu, pelaku bisnis di negara tertentu dengan rakyat di negara tertentu pula. Tentulah ini sangat naif, secara kenyataan bahwa aktor yang sangat besar dan bekuasa di atas ketiga elemen tersebut tidak dimasukkan dalam hitungan, aktor tersebut adalah dunia internasional. Merestrukturisasi pola relasi pemerintah, swasta dan masyarakat secara domestik dengan mengabaikan peran aktor internasional adalah pengingkaran atas realitas global. Dampak dari pengingkaran ini adalah banyaknya variable, yang sebenarnya sangat penting, tidak masuk kedalam hitungan. Variabel-variabel yang absen itu adalah kearifan lokal (akibat hegemoni terma ‘good’ oleh Barat) dan dampak dari kekuatan kooptatif internasional.
Singkatnya, good governance yang saat ini menjadi platform global tentang ke mana arah pembangunan dunia harus dicapai. Secara konseptual keberhasilan penerapan good governance di berbagai dunia akan selayaknya juga dibarengi dengan dampak kuatnya fundamental ekonomi rakyat. Kenyataannya, relasi antara kesejahteraan rakyat dengan good governance tidaklah seindah teori. Makin merekatnya hubungan antara negara, bisnis dan rakyat ternyata tidak serta merta menguatkan fundamental ekonomi rakyat. Pukulan krisis pangan adalah bukti konkrit yang tidak bisa dipecahkan oleh good governance.
Sound Governance : Paradigma baru pembangunan di era globalisasi
Bila kita memahami kembali kutipan diawal pendahuluan pernyataan Presiden Tanzania Julius K. Nyerere di depan Konferensi PBB sepuluh tahun lalu, beliau dengan lantang telah mengkritik habis-habisan good governance yang dikatakannya sebagai konsep imperialis dan kolonialis. Good governance hanya akan mengerdilkan struktur negara berkembang, sementara kekuatan bisnis dunia makin membesar. Terlepas dari benar salahnya kritik sang Presiden, kritik tersebut mengilhami Ali Farazmand (2004) dalam menggagas konsep Sound Governance (SG) yang sekaligus membuka arah baru bagi pembangunan global ke depan. Setelah good governance berhasil menginklusifkan hubungan si kaya dan si miskin di tingkat nasional, maka fase berikutnya adalah menginklusifkan hubungan negara kaya dengan negara miskin melalui agenda Sound Governance. Konsep Sound Governance merupakan konsep baru yang jauh lebih komprehensif dan reliable dalam menjawab kegagalan epistimologis dan solusi atas arus besar kesalah kaprahan dari good governance. Terdapat tiga alasan utama yang muncul dari wacana Sound Governance.
Pertama, dari evaluasi terhadap pelaksanaan good governance bahwa aktor kunci yang berperan adalah terfokus pada tiga aktor (pemerintah, pasar dan civil society), dan good governance selama ini lebih merestrukturisasi pola relasi pemerintah, swasta dan masyarakat secara domestik. Sound Governance mempunyai pandangan yang jauh komprehensif dengan empat aktor, yaitu tiga aktor sudah diketahui dalam konsep good governance yaitu inklusifitas relasi politik antara negara, civil society, bisnis yang sifatnya domestik dan satu lagi aktor yaitu kekuatan internasional. Kekuatan internasional di sini mencakup korporasi global, organisasi dan perjanjian internasional. Dalam pandangan Sound Governance penerapan good governance kehidupannya hanya berkutat pada interaksi antara pemerintah di negara tertentu, pelaku bisnis di negara tertentu dengan rakyat di negara tertentu pula. Tentulah ini sangat naif, sebab kenyataan bahwa aktor yang sangat besar dan bekuasa di atas ketiga elemen tersebut tidak dimasukkan dalam hitungan. Aktor tersebut adalah dunia internasional. Bahkan Ali Farazmand (2004) secara tegas menyebut good governance sebagai bagian dari praktik penyesuaian struktural (structural adjustment programs/SAPs), berikut pernyataannya :
The concept of “good governance” as espoused and promoted by the United Nations agencies such as the WB, IMF, UNDP, and UNDESD as well as by most Western governments and corporations, became one of the most pressing requirements on third world countries in Asia, Africa, and Latin/Central America as a condition for international assistance. As part of the structural adjustment programs (SAPs), the United Nations agencies, under the instructions and pressures of donor institutions of the North (Western governments and corporations), demanded that developing countries adopt the notion of “good governance” by implementing a number of structural and policy reforms in their governments and society as a condition for international aid. Seminars, workshops, and ferences were held worldwide that stressed the concept and demanded results for sustainable development (Ali Farazmand , 2004)

Kedua, bermula dari kritik terhadap identitas dari good governance kata “good” menjadi sesuatu yang hegemonik, seragam dan juga dilakukan tak jarang dengan paksaan. Term ‘good’ dalam good governance adalah westernized dan diabsolutkan sedemikian rupa. Sound Governance mempunyai pandangan yang berbeda dan justru mengedepankan adanya penghormatan atas keragaman konsepsi birokrasi dan tatapemerintahan, utamanya nilai dasar budaya pemerintahan tradisional yang telah terkubur. Ali Farazmand mencontohkan kebesaran kerajaan Persia, sebelum digulung oleh dominasi budaya barat, memiliki prestasi yang sangat besar dalam pengelolaan pemerintahan, berikut pernyataannya :
the concept of sound governance has ancient origin in the first worldstate empire of Persia with a highly efficient and effective administrative system (Cameron, 1968; Cook, 1985; Farazmand, 1998; Frye, 1975; Ghirshman, 1954; Olmstead, 1948). According to Darius the Great, Cyrus the Great’s successor, “no empire can survive much less prosper without a ‘sound economy and sound governing and administrative system’,” and the Persian Empire needed to rebuild its governing and administrative system with a sound economic, managerial, and organizational policy that not only was efficient in its discharge of the empire’s current affairs with-far flung territories, but also effective in its political control and anticipatory responses to unexpected crises and emergencies (Ali Farazmand , 2004)
Berdasarkan apa yang disampaikan Ali Farazmand bahwa pentingnya sistem pemerintahan yang berbasis pada budaya lokal sudah mulai banyak terabaikan dan ini juga terjadi di negara dunia ketiga termasuk di Indonesia (Andi,2007). Hal ini terjadi karena kontruksi konsep birokrasi modern Weber yang mewarnai perkembangan ilmu administrasi publik termasuk lahirnya good governance adalah bentuk pembantaian budaya lokal dalam sistem pemerintahan. Sound governance muncul untuk memberikan peluang dalam menyelamatkan keragaman kebudayaan lokal dalam mewarnai konsep tata pemerintahan.
Ketiga, dalam pelaksanaan good governance untuk berjalannya proses tata pemerintahan yang baik maka ada satu jalan yaitu bagaimana pemerintahan harus menjalankan prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance yaitu: participation, rule of law, transparancy, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision. Sound Governance mempunyai pandangan berbeda dan lebih melihat pada proses menuju tercapainya tujuan, dari pada membahas perdebatan soal bagaimana (prinsip-prinsip) dilakukan untuk mencapai tujuan. Kendati demikian di dalam sound governance masih menekankan perlunya prasyarat-prasyrat dasar universal terkait demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk itu titik tekan dari sound governance adalah fleksibilitas dan ini dibutuhkan “inovasi” yang kemudian menjadi ruh implementasi sound governance dalam praktek pemerintahan. Berikut pernyataan Ali Farazmand akan pentingnya inovasi dalam Sound Governance, “Innovation is key to sound governance, and innovation in policy and administration is central to sound governance as well. Without policy and administrative innovations, governance falls into decay and ineffectiveness, loses capacity to govern, and becomes a target of criticism and failure” (2004)

Berdasarkan uraian diatas bahwa Sound governance sebagai wacana baru yang muncul sebagai kritik good governance, yaitu memberikan makna term “Sound” menggantikan “Good” adalah dalam rangka penghormatan terhadap kenyataan keragaman (diversity). Untuk itu Sound governance dalam tata pemerintahan (pola relasi pemerintah, swasta dan masyarakat) membuka kembali peluang variable-variable yang absen yaitu kearifan lokal (akibat hegemoni terma ‘good’ oleh Barat) dan dampak dari kekuatan kooptatif internasional. Sound Governance menyadarkan kembali bahwa konsep-konsep non-barat sebenarnya banyak yang applicable, khususnya di bidang pemerintahan. Selain itu Sound governance pada prinsipnya juga memberikan ruang bagi tradisi atau invoasi lokal tentang bagaimana negara dan pemerintahan harus ditata, sesuai dengan kebiasaan, budaya dan konteks lokal. Tentu ukuran universal tentang kesejahteraan rakyat dan penghormatan hak dasar harus tetap ditegakkan.
Kesimpulan
Secara konseptual, seharusnya keberhasilan penerapan good governance di berbagai dunia itu harus juga dibarengi dengan dampak kuatnya fundamental ekonomi rakyat. Kenyataannya, relasi antara kesejahteraan rakyat dengan good governance tidaklah seindah teori. Makin merekatnya hubungan antara negara, bisnis dan rakyat ternyata tidak serta merta menguatkan fundamental ekonomi rakyat. Salah satu kegagalan Good governance adalah tidak memasukkan arus globalisasi dalam pigura analisisnya. Dalam good governance seolah-olah kehidupan hanya berkutat pada interaksi antara pemerintah di negara tertentu, pelaku bisnis di negara tertentu dengan rakyat di negara tertentu pula. Tentulah ini sangat naif. Sebab kenyataan bahwa aktor yang sangat besar dan bekuasa di atas ketiga elemen tersebut tidak dimasukkan dalam hitungan, yaitu aktor tersebut adalah dunia internasional.
Sound governance sebagai wacana baru yang muncul sebagai kritik good governance, Setelah good governance berhasil menginklusifkan hubungan si kaya dan si miskin di tingkat nasional, maka fase berikutnya adalah menginklusifkan hubungan negara kaya dengan negara miskin melalui agenda Sound Governance. Formula dasar Sound Governance empat aktor dalam tatalaksana pemerintahan , yaitu tiga aktor sudah diketahui dalam konsep good governance yaitu inklusifitas relasi politik antara negara, civil society, bisnis yang sifatnya domestik dan satu lagi aktor yaitu kekuatan internasional. Kekuatan internasional di sini mencakup korporasi global, organisasi dan perjanjian internasional. Sound Governance menyadarkan kembali bahwa konsep-konsep non-barat sebenarnya banyak yang applicable, khususnya di bidang pemerintahan. Selain itu Sound governance pada prinsipnya juga memberikan ruang bagi tradisi atau invoasi lokal dalam tata pemerintahan (pola relasi pemerintah, swasta dan masyarakat) dengan membuka kembali peluang variable-variable yang absen yaitu kearifan lokal bagaimana negara dan pemerintahan harus ditata, sesuai dengan kebiasaan, budaya dan konteks lokal. Tentu ukuran universal tentang kesejahteraan rakyat dan prasyarat-prasyarat dasar universal lainnya terkait demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas harus tetap ditegakkan.
Refrensi:
•    Dasgupta, Biplap ,1998, Structural Adjustment, Global Trade, and the New Political Economy of Development. New Delhi: Vistaar Publications.
•    Eko, Sutoro, —, Mengkaji Ulang Good Governance, Makalah, IRE, Yogjakarta
•    Farazmand, A., 2004 , Sound Governance : in the Age of Globalization: A Conceptual Framework, In Ali Farazmand, ed., Sound Governance; Policy and Administrative Innovations , Westport, CT : Prager
•    Gathii, James Thuo, 1998, Representations of Africa on Good Governance Discourse: Policing and Containing Dissidence to Neo-Liberalism”, Third World Legal Studies, 65, 1998-1999.
•    Heyden,Goran and Bratton, Michael,1992, Governance and Politics in Africa, Lynne Rienner Boulder, Colorado, hal. 264-265.
•    Lancaster, C. , 1990, Governance in Africa: Should Foreign Aid be Linked to Political Reform, dalam Carter Center, African Governance in the 1990s, Carter Center , Atlanta.
•    Maier, C.S, 1987, Changing Boundaries of the Political, Cambridge University Press, Cambridge, New York: hal. 1-26.
•    Mas’oed,Mohtar, 1989, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, LP3ES, Jakarta
•    Mallaranggeng, Andi and P Van Tuijl, 2003 , Partnership for Governance Reform in Indonesia. Breaking New Ground or Dressing Up in the Emperor’s New Clothes?”. Third World Quarterly, Vol. 25 No. 5.
•    Putra, Fadhillah, 2009, Senjakala Good Governance, Averroes Press, Malang
•    Pierre, Jon. Peters, Guy, 2000, Governance, Politics and the State,MacMillan Press,London
•    Renzio, P., 1997, Good Governance and Poverty Some Reflections Based on UNDP’S Experience in Monzambique. UNDP, New York.
•    Syakrani, Syahriani, 2009, Implementasi Otonomi Daerah dalamPerspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogjakarta
•    Stokke, Olav, 1995, Aid and Political Conditionality. London: Franck Cass.
•    Tshuma, Lawrence (1999) “The Political Economy of The World Bank’s Legal Framework for Economic Development”, Socio and Legal Studies, Vol. 8 (1), 75-96, New Delhi: Sage Publication.
•    Winters, Jeffrey A (1999) ‘Criminal Debt’, a paper for Conference: Reinventing the World Bank: Opportunities and Challenges for the 21st Century, 14-16 Mei 1999, Northwestern University, Illinois, US.
•    Wiratraman, R. Herlambang Perdana, 2006, Good Governance and Legal Reform in Indonesia. Thesis for Master of Arts, Human Rights Program, Graduate Studies Faculty, Mahidol University, Thailand.
•    World Bank ,1992, Governance and Development, The World Bank, Washington
•    World Bank ,1997a, Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank. Poverty Reduction and Economic Management (PREM)-World Bank, Washington
•    World Bank ,2004b, Combating Corruption in Indonesia, Enhancing Accountability for Development, World Bank Office Jakarta, Jakarta
•    World Bank , 2003b, Reforming Public Institutions and Strengthening Governance: A World Bank Strategy Implementation Update. World Bank, Washington
________________________________________
[1] Dikutip dari Sound Governance: Policy and Administrative Innovations ( Ali Farazmand, 2004)
[2] disampaikan Peter Smerdon, juru bicara World Food Program (WFP)
[3] C.S Maier, “Introduction”, dalam C.S Maier (ed.), Changing Boundaries of the Political (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1987), hal. 1-26.
[4] Guillermo O’Donnel, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics (Barkeley: Centre of International Studies, California University Press, 1973) dan Mohtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971 (Jakarta: LP3ES, 1989).
[5] Jon Pierre dan Guy Peters, Governance, Politics and the State (London: MacMillan Press, 2000).
[6] Michael Bratton dan Donald Rothchild, “The Institutional Bases of Governance in Africa”, dalam Goran Heyden dan Michael Bratton (eds.), Governance and Politics in Africa (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1992), hal. 264-265.
[7] Diskursus pemanis itu adalah promosi demokrasi yang memperkuat good governance baik sebagai tujuan maupun sebuah persyaratan kerjasama pembangunan (Abrahamsen 2000; Stokke 1995; Gathii 1998).
[8] C. Lancaster , “Governance in Africa: Should Foreign Aid be Linked to Political Reform”, dalam Carter Center, African Governance in the 1990s (Atlanta: Carter Center, 1990).
[9] Baca laporan Winters (1999) soal keterlibatan Bank Dunia dalam korupsi proyek pembangunan di Indonesia, atau juga Perkins dalam gugatannya melalui bukunya (Perkins 2004).
[10] Baca point-point elemen Struktural Adjusment Programme ( SAPs ) yang ditentukan oleh lembaga keuangan internasional bagi setiap negara kawasan selatan untuk dapat mengakses modal MNC/TNC
[11] Sebagai contoh, baca CGI (Consultative Group on Indonesia) (2005) “Creating Jobs through Investment: Suggestion From the Donor Community on Improving Indonesia’s Investment Climate”, CGI Investment Climate Sub-Working Group-Indonesia’s Policy Brief, January 2005. (dapat diakses di www.worldbank.or.id).
[12] Dalam konteks kemitraan, Bank Dunia juga telah mensponsori The Network on Good Governance and Capacity Development (sebuah jaringan kerja lembaga donor yang diorganisasikan OECD’s Development Assistance Committee).
[13] Bank Dunia sendiri mempertegas komitmen hak asasi manusia tersebut melalui ekspor para ahli dan bantuan teknis yang ditujukan untuk proyek ketatapemerintahan, dan ini nyatanya disesuaikan dengan ‘designated-loan projects’ dan ‘comprehensive facilitation of private development’ (World Bank 2004b; Justice for the Poor-World Bank 2005). Untuk perdebatan menarik soal disain ini, dalam The Third World Quarterly, Kemitraan dikritisi oleh Crawford (2003), dan kemudian ditanggapi balik oleh Kemitraan melalui Mallaranggeng dan Tuijl (2003).
[14] Purwo Santoso, “Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance”, Makalah Bahan Pelatihan “Pemberdayaan Institusi Lokal”, yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” bekerjasama dengan The Ford Foundation, Prambanan, 2-5 Juni 2002.
Hermanto Rohman
Staff Pengajar Program Studi Administrasi Negara FISIP – Universitas Jember

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>