Breaking News

Monthly Archives: January 2016

Baru Sebulan Dibangun, Puskesmas Rusak

puskesmas rusak

DPRD Sidak di Kecamatan LAMONGAN – Kualitas pengerjaan sejumlah proyek pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang baru berakhir Desember 2015 dinilai kurang baik. Belum lama proses pembangunan selesai, banyak fasilitas yang rusak. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Lamongan Ali Makhfudl usai inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah puskesmas. “Kami habis sidak di sejumlah kecamatan, banyak (kepala puskesmas) mengeluhkan buruknya kualitas ... Read More »

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PERSPEKTIF PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PEDESAAN.

masyarakat

Isu ketidak adilan gender terhadap situasi ekonomi dan sosial di negara berkembang sangat cenderung lebih lambat dibandingkan dengan negara yang berkeadilan gender. Untuk mendorong kesetaraan gender, hasil penelitian merekomendasikan tiga kerangka strategi yang menekankan (i) reformasi kelembagaan berpusat pada upaya penyetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan; (ii) Kebijakan ekonomi berkelanjutan; dan (iii) aktif melakukan upaya penurunan disparitas gender (World Bank, 2001) ... Read More »

FMPP Sebagai Basis Gerakan Representasi Masyarakat dalam Perubahan Kebijakan

DSC_0034

Lamongan- Dialog Publik, Evaluasi dan rencana tindak lanjut Program peningkatan akses dan kualitas pelayanan jaminan kesehatan ibu dan anak di Jawa Timur digelar oleh Prakarsa Jatim, acara ini di hadiri oleh 50 peserta dialog publik dari berbagai kalangan stakeholder kesehatan yaitu BPJS Kesehatan Lamongan, pendamping Forum masyarakat peduli puskesmas (FMPP) Lamongan dan Mojokerto, Utusan Puskesmas, Kader Posyandu (Lamongan dan Mojokerto), ... Read More »

Pemerintah dan Masyarakat Sipil Susun Rencana Aksi Bersama untuk Wujudkan Pendidikan Bermutu dan Berkeadilan

Foto By : YSKK

Jakarta, 7 Januari 2016 – Menepati komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mendorong partisipasi publik dalam pendidikan nasional, sangat penting dan strategis. Publik tidak hanya diharapkan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan (mendirikan sekolah swasta) tetapi juga diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan seperti perumusan kebijakan dan pengawasan pengelolaan pendidikan baik yang diberikan oleh sekolah maupun birokrasi pendidikan. Hal ini penting untuk ... Read More »