Breaking News

Monthly Archives: January 2015

Ribuan Kades-Perangkat Desa Serbu Pendapa

Tuntut Revisi atau Pencabutan UU dan PP tentang Desa Trenggalek- Ribuan perangkat dan kepala desa (Kades) berunjuk rasa kemarin (27/1). Para pengunjuk rasa yang terdiri atas para anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ngulurug kantor bupati Trenggalek. Mereka mendesak agar pemerintah merevisi dan bahkan mencabut PP No 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa (UU ... Read More »

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, “Bukan Berarti Honorer”

ASN

Surabaya, (22/01). Konsultasi publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Digelar oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara bekerjasama dengan Kemitraan. Acara diselenggarakan bertempat di Balai Diklat Provinsi Jatim. Konsultasi publik RPP tentang Manajemen P3K, di Surabaya diikuti sebanyak Kurang lebih 100 orang peserta yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari para Sekda dan Kepala BKD se Jawa ... Read More »

Kelalaian Pemerintah, “Rakyat Yang di Rugikan”

Gambar tabel berita BPK

LAMONGAN- Berdasarkan hasil Evaluasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap proses penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2013, menunjukkan “bahwa keterlambatan penetapan perubahan APBD 2013 membawa dampak terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan di SKPD (Satuan Kinerja Perangkat Daerah) yang anggaranya tersedia di Perubahan APB”D. “Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan kegiatan di SKPD diketahui bahwa 32 paket kegiatan/pekerjaan pada 4 SKPD ... Read More »

UU Desa; Mengembalikan Kedaulatan Warga Atas Pembangunan

Gus Munir - Mengorganisasi Aspirasi Petani Probolinggo

Melalui UU 6/2014 tentang Desa, implikasi pengakuan atas watak otonomi pemerintahan desa semakin kuat. Pada konteks Penguatan otonomi (pemerintahan) desa demikian, tentu yang menjadi pertanyaan dasar adalah apakah otonomi pemerintahan sekaligus menjamin kesejahteraan warga desa? Pertanyaan sederhana ini bukan hal yang mudah dijawab. Meskipun sudah terbit kebijakan otonomi desa, namun bagi rakyat desa, masih diperlukan usaha-usaha lain untuk untuk mengisi, ... Read More »

Bayar 2,1 Juta, Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

2015-01-12 10.20.09

LAMONGAN, Senin (12/01) bertempat di aula sabadhiyaksa Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Workshop Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Dalam Kebijakan Daerah Kabupaten Lamongan dan BIMTEK Sertifikasi Profesi Fasilitator digelar oleh APPM(Asoaiasi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Lamongan bekerjasama dengan Pemeritah Daerah Kabupaten Lamongan. Acara yang di mulai dari jam 10.30 sampai 15.30 tersebut di hadiri lebih lebih dari 70 peserta yang berasal ... Read More »

Refleksi Maulid: BERAGAMA UNTUK KEMERDEKAAN UMAT

Lokakarya Pengembangan Program Kerja PPS Sidogiri

Oleh; Madekhan Ali       Kaum lemah, orang-orang yang selalu kalah dalam masyarakat, adalah mereka yang senantiasa terjajah dalam cengkeraman kemiskinan. Kaum mustad’afin yang lahir akibat tindakan dan perilaku penjajahan yang dilakukan segolongan manusia baik dari masyarakat mereka sendiri maupun dari kekuatan-kekuatan luar. Kaum lemah ini didera kemiskinan bukan akibat kebodohan, kemalasan dan mentalitas apalagi nasib malang, melainkan karena ... Read More »

Target DBH Tak Terealisasi

bekerja.blogspot.com

Total Target Penerimaan Terpenuhi, Bojonegoro- Meski target penerimaan APBD 2014 terealisasi 100 persen. Namun target penerimaan dari Dana Bag Hasil(DBH) migas tak terealisasi 100 persen. “untuk DBH minyak kurang Rp. 1 Miliar Lebih,” kata kepala Dinas Pendapatan Herry Sudjarwo kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro. Kekurangan iti dari target total DPH migas pada 2014 sebesar Rp 638 Miliar. Proyeksi terpenuhi, pembayaran ... Read More »