Breaking News

Monthly Archives: November 2014

Rawan Bocor: PERUSDA Hanya Sumbang 1% PAD

Tergantung Perolehan Pajak; Komposisi PAD Kab. Mojokerto 2015

Kita seringkali menjumpai dalam proyeksi pendapatan asli daerah, Pemda cenderung terjebak pada ketergantungan yang kuat pada sumber pendapatan yang berasal dari pungutan masyarakat. Tradisi demikian akan memunculkan rendahnya kreatifitas Pemda untuk menggali pendapatan daerah non pungutan masyarakat, khususnya dari hasil laba Perusda. Pada Rancangan APBD Kab. Mojokerto 2015 misalnya, hal ini sangat terlihat pada kecilnya kontribusi Hasil pengelolaan kekayaan daearh ... Read More »

KUNKER DPRD PERLU PEMBATASAN

IMG_4189

Dilansir dari Radar-JP Selasa 18/11 kemarin, dikeprasnya uang saku kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD dinilai belum menjamin menghemat uang negara. Sebab, tidak ada pembatasan pelaksanaan kunker ke luar daerah. Sehingga, anggota DPRD masih bisa sepuasnya kunker ke luar provinsi. Selain pembatasan, mekanisme kunker perlu mendapat persetujuan dari gubernur. “Seperti bimtek dan workshop harus dapat persetujuan dari Mendagri. Untuk kunker, sebaiknya ... Read More »

DIBUKA: SEKOLAH ANGGARAN DAERAH ANGKATAN III

LATAR BELAKANG Proses perencanaan dan penganggaran daerah bisa dipandang menjadi titik paling krusial dalam kebijakan publik daerah. Keterlibatan multi pihak – DPRD, Pemerintah Daerah, Usahawan dan Masyarakat – sangat menentukan kualitas kebijakan daerah, khususnya pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas kebijakan APBD pada akhirnya harus menjadi arus utama pengambilan setiap keputusan. Sejak otonomi daerah berlaku ... Read More »