Breaking News

Monthly Archives: October 2014

Wacana E-voting, Indonesia Masih Sangat “Kerdil”

depoknews.com

Sistem pemilihan umum (Pemilu) secara elektronik atau e-voting sudah banyak diterapkan negara maju dan berkembang. Di sejumlah negara yang menganut paham demokrasi, sistem e-voting dianggap sebagai proses pemungutan suara berbasis teknologi tinggi dalam menggunakan teknologi informasi. India dan Brazil misalnya telah beralih kepada sistem yang lebih baik yaitu electronic-voting. Begitu juga dengan Belanda, Amerika dan banyak negara maju lainnya juga ... Read More »

Fakir Miskin, Korban Kepalsuan Hukum

sastrakelabu.wordpress.com

Semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Yang harus diperhatikan, Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Berdasarkan pasal tersebut Negara mengkui hak eknomi, social, budaya, sipil, politik fakir miskin. implikasinya , bantuan hukum bagi fakir miskin pun adalah tugas dan tanggung jawab Negara. Selain itu ... Read More »

Amandemen Konstitusi : Restrukturisasi Dan Penguatan Fungsi Lembaga Negara

Oleh; Maskur Hidayat, SH, MH. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNAIR, Hakim PN Pamekasan, e-mail: cak_maskur@yahoo.co.id   Istilah konstitusi sering digunakan dalam arti yang sama dengan Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Istilah tersebut juga digunakan dalam arti yang berbeda berdasarkan jenis dan sifatnya. Istilah konstitusi dalam Bahasa Indonesia merupakan padanan dari kata asing constitution (Inggris) constitutie/Groundwet (Belanda), constituer (Perancis). Istilah-istilah ... Read More »

Anggota DPRD Gadaikan SK, Kredibilitas Rendah

Fenomena pemerintahan daerah terkini, terutama banyaknya anggota DPRD yang menjadikan Surat Keputusan (SK) keanggotaannya sebagai agunan pinjaman di bank. Berita ini sempat mencuat tidak  hanya di Jawa Timur, tetapi hampir merata di daerah-daerah lain. Gejala demikian dinilai sebagai salah satu bukti yang memperkuat betapa ongkos politik para wakil rakyat untuk terpilih begitu tinggi. Tentu tidak lain sebagai akibat maraknya politik ... Read More »

DPR Bolos, Korupsi Politik

Lamongan- Kinerja anggota DPRD Lamongan yang baru menjabat sekitar sebulan ini diduga mulai tidak maksimal. Ini setelah banyak anggota dewan yang bolos. Kurang greget ini diduga karena alat kelengkapan dewan kemarin belum terbentuk. Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Lamongan, kondisi di gedung DPRD di Jalan Basuki Rahmat kemarin (30/9) lengang. Bahkan, sejumlah fraksi di DPRD setempat banyak yang kosong. Diduga ... Read More »